Izin Lingkungan Dalam Uu Cipta Kerja

Posted on

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya izin lingkungan dalam uu cipta kerja, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai izin lingkungan dalam uu cipta kerja. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

contoh surat pernyataan tidak memiliki kumpulan letter

Dampak positif dan negatif bagi pekerja dan bagi lingkungan setelah

Pertanyaan: Dampak positif dan negatif bagi pekerja dan bagi lingkungan setelah di berlakukannya Omnibus Law UU cipta kerja?​

Jawaban:

DAMPAK NEGATIF

1. Pekerja terancam tidak menerima pesangon.

2. TKA lebih mudah masuk RI

UU Ciptaker mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia. Hal ini dilakukan melalui Pasal 81 poin 4 hingga 11 UU Ciptaker yang mengubah dan menghapus sejumlah aturan tentang pekerja asing dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Contohnya, dalam UU Ciptaker pemerintah menghapuskan kewajiban izin tertulis bagi pengusaha yang ingin mempekerjakan TKA sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 poin 4 UU Ciptaker. Sebelumnya, kewajiban ini tertuang pada Pasal 42 poin 1 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi.

Kemudian, pemerintah juga mempersempit cakupan jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA. Sebelumnya, hal itu diatur dalam Pasal 46 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi jika TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan jabatan-jabatan tertentu yang diatur dengan keputusan menteri.

Namun, pemerintah menghapus pasal tersebut melalui pasal 81 poin 8 UU Ciptaker. Pemerintah hanya melarang TKA menduduki jabatan yang mengurusi personalia.

3. Batasan maksimum 3 tahun untuk karyawan kontrak dihapus

Pemerintah mengubah dan menghapus sejumlah pasal dalam terkait ketentuan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) melalui UU Ciptaker. Salah satu poin yang menuai kontroversi adalah pemerintah menghilangkan batasan maksimal karyawan kontrak selama 3 tahun dalam UU Ciptaker.

Sebelumnya, pada Pasal 59 poin 1 UU Ketenagakerjaan disebutkan jika PKWT hanya dibuat untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun.

Namun, pasal 81 poin 15 UU Ciptaker mengubah bunyi pasal 59 UU Ketenagakerjaan sehingga hanya menyampaikan jika PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Secara gamblang, pemerintah menghapus batasan maksimal 3 tahun tersebut.

Akan tetapi, pemerintah mencantumkan pada pasal 81 poin 15 yang mengubah Pasal 56 UU Ciptaker jika jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Itu berarti, lama masa kontrak bergantung dari kesepakatan pemberi kerja dan pekerja atau buruh.

4. Jam lembur tambah dan cuti panjang hilang

Dalam UU Ciptaker tepatnya Pasal 81 poin 22 mengubah pasal UU 78 UU Ketenagakerjaan tentang waktu kerja lembur. Mulanya, UU 78 UU Ketenagakerjaan menyebutkan jika waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam seminggu.

Namun dalam UU Ciptaker, waktu lembur bertambah menjadi paling lama 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu.

Selain itu, Pasal 81 poin 79 menghapus ketentuan cuti panjang yaitu 1 bulan pada tahun ke-7 dan 1 bulan pada tahun ke-8. Padahal, dalam UU Ketenagakerjaan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 79 ayat 4 huruf d.

5. Tak ada lagi UMK

UU Ciptaker menghapus upah berdasarkan provinsi atau kota/kabupaten (UMK) dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kota/kabupaten yang tertera dalam Pasal 89 UU Ketenagakerjaan. Sebagai gantinya, UU Ciptaker menyatakan jika gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu yang tertera dalam pasal selipan 88C UU Ciptaker.

DAMPAK POSITIF

Langkah pemerintah dalam menerapkan skema Omnibus Law makin terbuka lebar. Bukan hanya dapat mengurai keruwetan peraturan yang ada. Namun juga memberikan sejumlah dampak positif. Khususnya bagi perkembangan perekonomian nasional. Ditambah lagi, Omnibus Law secara khusus akan memperbaiki setiap regulasi di bidang ekonomi yang meliputi Investasi, Pajak, Pembangunan, juga Ketersediaan Lapangan Pekerjaan. Meskipun masih berlaku di tingkat pusat, namun Omnibus Law diwacanakan akan diterapkan di semua daerah agar tercipta aturan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Pematangan sejumlah UU yang dinilai menyulitkan akan direvisi dalam rangka mendukung perbaikan perekonomian nasional.

Keyakinan atas skema Omnibus Law kian memuncak. Tak hanya digadang-gadang mampu menyederhanakan segala kerumitan terkait perizinan dan peraturan, namun juga mampu mendukung perbaikan perekonomian nasional. Skema yang digagas oleh Presiden Jokowi ini juga menuai dukungan. Berbagai pihak menyatakan setuju dengan penerapan ide ini.

Apalagi dampak positif yang siap diberikan oleh Omnibus Law akan menguntungkan warga Indonesia. Misalnya

1. akses investasi yang menguatkan ekonomi negara,

1. akses investasi yang menguatkan ekonomi negara,2.penciptaan lapangan pekerjaan. secara besar-besaran,

1. akses investasi yang menguatkan ekonomi negara,2.penciptaan lapangan pekerjaan. secara besar-besaran, 3.aturan pengupahan yang sesuai, adanya tax holliday yang disebut-sebut menjadi angin segar bagi para pengusaha atas pajak yang sedemikian membebani.

kekurangan uu cipta kerja

Pertanyaan: kekurangan uu cipta kerja

Jawaban:

sangat menguntungkan sebagian kecil kelompok saja, sehingga sangat sistematis

MAAF KALAU JAWABANNYA SALAH

perbandingan UU cipta kerja dengan UU tenaga kerja sebelumnya​?

Pertanyaan: perbandingan UU cipta kerja dengan UU tenaga kerja sebelumnya​?

Jawaban:

DPR telah menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (5/10/2020). UU Cipta Kerja disusun dengan metode omnibus law untuk mengganti 1.203 pasal dalam 76 undang-undang, termasuk UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sejumlah materi dalam UU Ketenagakerjaan, seperti upah minimum, outsourcing, tenaga kerja asing (TKA), pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK), serta jam kerja, direvisi melalui UU Cipta Kerja.

Berikut perbandingan UU Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja.

pendapat anda terhadap uu cipta kerja?​

Pertanyaan: pendapat anda terhadap uu cipta kerja?​

yang salah DPR bukan yang demo makanya ketawa terus gua kalo nonton TV kalo ada yang demo

Apa yang dimaksud UU Cipta kerja (omnibus law) ? Mengapa

Pertanyaan: Apa yang dimaksud UU Cipta kerja (omnibus law) ? Mengapa UU cipta kerja banyak di tolak oleh masyarakat ??

Penjelasan:

sebenarnya omnibus law itu untuk membantu masyarakat Indonesia tetapi kerusuhan yang kita liat di tv itu adalah orang yang percaya terhadap berita hoax yang di sebar di media sosial polri telah berhasil menangkap si pelaku pelaku tersebut membuat 12 berita hoax

Jawaban:

Omnibus law adalah suatu undang undang (UU)

yang di buat untuk menyasar suatu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

Alasan UU Cipta kerja banyak di tolak karena beberapa beranggapan poin di UU banyak merugikan pekerja/buruh dan lebih menguntungkan perusahaan.

Penjelasan:

Jadikan yang terbaik ya

Analisis UU cipta kerja

Pertanyaan: Analisis UU cipta kerja

Jawaban:

Polemik tentang Omnibuslaw khsususnya klaster RUU Cipta Kerja sejak diwacanakan hingga pembahasan, sampai disahkan dalam Paripurna (5/10) lalu masih menyisakan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang Cipta Kerja bahkan memicu aksi demo di sejumlah daerah.

Pengamat politik dari Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan bahwa fenomena ketidakpuasan yang diekspresikan dalam bentuk aksi unjuk rasa merupakan hal lumrah.

mengapa uu cipta kerja ditolak ​

Pertanyaan: mengapa uu cipta kerja ditolak ​

Jawaban:

karena dianggap merugikan

karena menghapus ketentuan upah minimum di kabupaten/ kota dan juga dapat menurunkan nilai pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)

tanggapan tentang uu cipta kerja​

Pertanyaan: tanggapan tentang uu cipta kerja​

Jawaban:

jangan sampai di sah kan uu cipta kerja

Penjelasan:

karna akan berpengaruh besar pada para pekerja untuk menjalani hidup…

#maaf kalo salah

Saat ini kewenangan daerah dalam hal perizinan mulai dibatasi dengan

Pertanyaan: Saat ini kewenangan daerah dalam hal perizinan mulai dibatasi dengan lahirnya uu cipta kerja apakah hal tersebut dapat berdampak terhadap pendapatan daerah atau tidak. jelaskan

Jawaban:dapat

Penjelasan:karna adanya solusinya

bagaimana rancangan uu cipta kerja tersebut bisa menjadi uu?​

Pertanyaan: bagaimana rancangan uu cipta kerja tersebut bisa menjadi uu?​

Jawaban:

Setidaknya ada enam UU dalam UU omnibus Cipta Kerja yang kembali masuk agenda revisi tahun ini, yaitu: UU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; UU Penyiaran; UU Badan Usaha Milik Negara; RUU tentang Perubahan UU Narkotika; RUU tentang perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan UU Jalan.

Penjelasan:

Maaf kalau salah

Tidak cuma jawaban dari soal mengenai izin lingkungan dalam uu cipta kerja, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti Apa yang dimaksud, mengapa uu cipta, Analisis UU cipta, bagaimana rancangan uu, and pendapat anda terhadap.