Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya perppu no 2 tahun 2020, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai perppu no 2 tahun 2020. Silakan baca lebih lanjut di bawah.
33. Di bawah ini merupakan contoh dari Perppu yang celah
Pertanyaan: 33. Di bawah ini merupakan contoh dari Perppu yang celah dijadikan undang-undang, yaitu Perppu No. 1 Tahun 1999 kemudian menjadi undang-undang No. 26 Tahun 2000. Perppu dan undang-undang tersebut berisi tentang –
a. Hak Asasi Manusia
b. Daerah Operasi Militer di Acch
c. Pengadilan Hak Asasi Manusia
d. Pengadilan Ad Hoc Undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Jawaban:
c.pengadilan hak asasi manusia
Sebutkan ketentuan membuat perppu yang diatur dalam uu no 10
Pertanyaan: Sebutkan ketentuan membuat perppu yang diatur dalam uu no 10 tahun 2004 pasal 25?
a.bahwa pembentukan peraturan perundang undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang undangan;
b.bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang undangan, maka negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang undangan;
c.bahwa selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundang undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
Apa itu peraturan Perundang undangan Jelaskan perbedaan ketentuan yang diatur
Pertanyaan: Apa itu peraturan Perundang undangan
Jelaskan perbedaan ketentuan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 dengan UU No. 12 Tahun 2011
Jelaskan yang kalian ketahui tentang perppu
Peraturan perundangan undangan adalah yg mengatur undang undang
Bagaimana pandangan anda tentang Peraturan pemerintah (Perppu) No 1/2020! Mohon
Pertanyaan: Bagaimana pandangan anda tentang Peraturan pemerintah (Perppu) No 1/2020!
Mohon jawabannya yang panjang!!! Pro atau kontra terhadap perppu tidak masalah.
Jawaban:
PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020.
Kehadirannya membawa polemik di masyarakat terutama adanya dugaan kekebalan hukum dari penyelenggara negara. Bahkan sudah ada lembaga yang hendak menggugat Perppu ini ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap memberi perlindungan hukum yang tidak sesuai UU.
Anggapan seolah-olah adanya kekebalan hukum tersebut adalah terkait Pasal 27 Perppu 1/2020 Pasal 1, 2 dan 3.
Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukan kerugian negara, pejabat pemerintah terkait pelaksanaan Perppu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan iktikad baik, dan segala keputusan berdasarkan Perppu bukan objek gugatan ke peradilan tata usaha negara.
Pertama, Perppu dikeluarkan karena suasana genting dan kebutuhan mendesak
Perppu 1/2020 dikeluarkan karena pemerintah menganggap adanya kegentingan yang memaksa disebabkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat.
Kegentingan yang memaksa adalah timbulnya Pandemi yang disebabkan oleh Corona Virus Desease – 2019 (Covid-19) yang per 12 April 2020, jumlah kasus positif Covid-19 sudah mencapai 1.775.586 dan dari jumlah itu, sebanyak 108.558 meninggal.
Sementara di Indonesia Sabtu (11/4/2020), jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 3.842 kasus dan sebanyak 327 meninggal dunia.
Kehadirannya membawa polemik di masyarakat terutama adanya dugaan kekebalan hukum dari penyelenggara negara. Bahkan sudah ada lembaga yang hendak menggugat Perppu ini ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap memberi perlindungan hukum yang tidak sesuai UU.
Anggapan seolah-olah adanya kekebalan hukum tersebut adalah terkait Pasal 27 Perppu 1/2020 Pasal 1, 2 dan 3.
Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukan kerugian negara, pejabat pemerintah terkait pelaksanaan Perppu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana jika melaksanakan tugas berdasarkan iktikad baik, dan segala keputusan berdasarkan Perppu bukan objek gugatan ke peradilan tata usaha negara.
Untuk melihatnya secara keseluruhan kita lihat satu per satu secara lengkap.
Pertama, Perppu dikeluarkan karena suasana genting dan kebutuhan mendesak
Perppu 1/2020 dikeluarkan karena pemerintah menganggap adanya kegentingan yang memaksa disebabkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat.
Kegentingan yang memaksa adalah timbulnya Pandemi yang disebabkan oleh Corona Virus Desease – 2019 (Covid-19) yang per 12 April 2020, jumlah kasus positif Covid-19 sudah mencapai 1.775.586 dan dari jumlah itu, sebanyak 108.558 meninggal.
Sementara di Indonesia Sabtu (11/4/2020), jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 3.842 kasus dan sebanyak 327 meninggal dunia.
Kemudian pemerintah mempertimbangkan bahwa Covid-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan.
Dengan pertimbangan tersebut diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.
Perppu Nomor 1 Tahun 1999 tentang …
Pertanyaan: Perppu Nomor 1 Tahun 1999 tentang …
Jawaban:
Holla teman Vila, Happy Sunday ≥3≤
Vila bantu jawab ya ^^
Perppu di atas tentang Hukum HAM dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
Semoga membantu ^^
#BelajardenganAvilaStar
Sebutkan ketentuan Perppu yg diatur dalam UU No.10 Tahun 2004
Pertanyaan: Sebutkan ketentuan Perppu yg diatur dalam UU No.10 Tahun 2004 Pasal 25!
a.bahwa pembentukan peraturan perundang undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang undangan;
b.bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang undangan, maka negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang undangan;
c.bahwa selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundang undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
dasar hukum bagi presiden untuk membentuk perppu adalah…. A.PASAL 22
Pertanyaan: dasar hukum bagi presiden untuk membentuk perppu adalah….
A.PASAL 22 UUD 1945
B.PASAL 23 UUD 1945
C.INPRES NO.15 TAHUN 1970
D.KEPPRES NO.15 TAHUN 1970
A. pasal 22 uud 1945
maaf kalo salah
Bagaimana pendapat anda tentang Perppu No.2 Tahun 2017 berdasarkan tinjauan
Pertanyaan: Bagaimana pendapat anda tentang Perppu No.2 Tahun 2017 berdasarkan tinjauan HAM?
Jika melihat hubungan kausalitasnya, Perppu ini lahir karena pemerintah,masyarakat dan beberapa organisasi masyarakat merasa resah karena hubungan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara kian hari kian kasar, keras, meruncing. Terutama relasi masyarakat melalui media sosial rentan bentrok dan rentan terjadi perpecahan antar sesama bangsa. Saling hujat, saling fitnah, menebar kebencian, menebar berita hoaxs, provokasi, antar sesama anak bangsa di medsos ini sangat berpotensi memecah belah keutuhan bangsa. Pilkada DKI 2017, menurut beberapa analis politik diakui sebagai pemicu baik langsung maupun tidak langsung kerasnya relasi antar anak bangsa yang berbeda etnis, pemahaman agama dan pandangan politik saat ini. Kekalahan Ahok di Pilkada DKI, menurut beberapa analis politik sangat politis, ia sejak awal di sudutkan dengan tuduhan penistaan agama di Pilkada DKI yang menjeratnya hingga ia diponis pengadilan 2 tahun penjara.
sebutkan ketentuan membuat perppu yang di atur dalam uu no.
Pertanyaan: sebutkan ketentuan membuat perppu yang di atur dalam uu no. 10 tahun 2004 pasal 25
mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang undangan, negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang undangan.
Bagaimana pendapat anda ttg hubungan hukum dengan kekuasaan negara dengan
Pertanyaan: Bagaimana pendapat anda ttg hubungan hukum dengan kekuasaan negara dengan terbitnya perppu no 1 tahun 2020
Jawaban:
Setuju
Penjelasan:
Karena Undang² perppu tersebut dibuat untuk kebaikan semua rakyat,dan di Undang² tersebut menyatakan:Larangan Mudik Bagi ASN(Aparatur Sipil Negara,Pegawai BUMN). dan juga pembaruan ttg perppu no.1 thn 2020 menyatakan:Larangan Mudik Tidak Hanya utk ASN dan juga Pegawai BUMN,tapi Utk Semua Rakyat.Jika ada yg melanggar akan di Kenakan Denda 1 Miliyar Atau 1 Tahun Penjara
Tidak cuma jawaban dari soal mengenai perppu no 2 tahun 2020, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti sebutkan ketentuan membuat, Apa itu peraturan, Bagaimana pandangan anda, Bagaimana pendapat anda, and dasar hukum bagi.
