Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya perpu nomor 1 tahun 2020, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai perpu nomor 1 tahun 2020. Silakan baca lebih lanjut di bawah.
di bawah ini merupakan contoh dari Perpu yang telah dijadikan
Pertanyaan: di bawah ini merupakan contoh dari Perpu yang telah dijadikan undang-undang yaitu Perpu nomor 1 tahun 1999 kemudian menjadi undang-undang No 26 tahun 2000 dan undang-undang tersebut berisi tentang
Jawaban:
Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebuah Undang-undang yang mengatur Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Secara historis UU Pengadilan HAM lahir karena amanat Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999. Dengan lahirnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tersebut, maka penyelesaian kasus HAM berat dilakukan dilingkungan Peradilan Umum. Ini merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap warga negaranya sendiri. Negara menyadari bahwa perlunya suatu lembaga yang menjamin akan hak pribadi seseorang. Jaminan inilah yang diharapkan nantinya setiap individu dapat mengetahui batas haknya dan menghargai hak orang lain. Sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan pelanggaran HAM berat untuk kedepannya.
Dengan diundangkannya UU ini, setidaknya memberikan kesempatan untuk membuka kembali kasus pelanggaran HAM berat yang penah terjadi di Indonesia sebelum diundangkan UU Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 43-44 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc. Dan Pasal 46 tentang tidak berlakunya ketentuan kadaluwarsa dalam pelanggaran HAM yang berat. Masuknya ketentuan tersebut dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diadili.
Dalam UU No. 26 Tahun 2000 hukum acara atas pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terdiri dari:
Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan.
Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penahanan.
Komnas HAM sebagai penyelidik berwenang melakukan penyelidikan.
Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penyidikan.
Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penuntutan.
Pemeriksaan dilakukan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM.
Penjelasan:
maaf ya kalo salah, semoga membantu kak
apa isi perpu no 1 tahun 1999
Pertanyaan: apa isi perpu no 1 tahun 1999
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA MENGENAI BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS .
pengesahan perjanjian antara indonesia dan australia tentang bantuan timbal balik..
contoh perpu yang telah disahkan oleh DPR menjadi UU Adalah
Pertanyaan: contoh perpu yang telah disahkan oleh DPR menjadi UU Adalah Perpu nomor 1 tahun 1999 jadi UU nomor 20 tahun 2000 yang mengatur tentang..
tentang bea atas perolehan tanah dan bangunan.
jika suka dengan jawaban saya tolong follow saya❤thgks
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah A
Pertanyaan: Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
A Perpu No. 1 tahun 2014
B Perpu No. 2 tahun 2014
C Perpu No. 3 tahun 2016
D Perpu No. 4 tahun 2016
Segera yaa,, soalnya pr sekolah hehe
Jawaban:
B.Perpu No. 2 tahun 2014
apa isi perpu nomor 2 tahun 1946 !NOMOR 2 YA
Pertanyaan: apa isi perpu nomor 2 tahun 1946 !
NOMOR 2 YA KK , NGGAK NOMOR 1 !!!!!!
Jawaban:
Untuk mempertahankan harga uang Republik Indonesia terhadap uang luar negeri, dengan izin Menteri Keuangan, Bank Negara dapat mengirimkan logam mulia ke luar negeri.
Penjelasan:
Jadikan jawaban yang terbaik yaa kak:)
Mksh:)
Apa isi dari Perpu Nomor 2 Tahun 1946
Pertanyaan: Apa isi dari Perpu Nomor 2 Tahun 1946
Jawaban:
pembentukan bank negara
Penjelasan:
maaf jika salah
2 Dalam merespon kondisi ekonomi dan keuangan negara pada masa
Pertanyaan: 2 Dalam merespon kondisi ekonomi dan keuangan negara pada masa pandemi covid, pemerintah
menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan.
Perpu ini ditetapkan, diundangkan dan berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
Selanjutnya, Perpu ini ditetapkan menjadi Undang-Undang, yaitu UU No. 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang.
UU No. 2 Tahun 2020 ini ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2020, diundangkan pada tanggal 18 Mei
2020, dan berlaku pada tanggal 18 Mei 2020
Pertanyaan:
Lakukan analisis, apakah teori penyusunan agenda kebijakan berlaku untuk kasus UU No. 2 Tahun
2020 tersebut ?
(Catatan: lakukan analisis berdasarkan teori penyusunan agenda sistemik, agenda institutional,
dan agenda keputusan)
Analisa tentang teori penyusunan agenda kebijakan berlaku untuk kasus UU No. 2 Tahun 2020 adalah bahwa pemerintah berpijak pada undang-undang ini. Dimana kebijakan ini pemerintah anak menangani terkait kasus covid-19 yang didasari dari data faktual yang terdampak.
Pembahasan
Penerbitan Undang-Undang (UU) Kedua Tahun 2020 tentang Kebijakan Fiskal Pemerintah dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Mengatasi Pandemi Covid-19 memiliki risiko yang sangat serius dari wabah dan epidemi Covid. -19 Dari segi keselamatan jiwa, kesehatan dan keselamatan, serta risiko terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, khususnya yang terkait dengan keuangan yang ada saat ini, didasarkan pada penilaian dampak ancaman Covid-19 terhadap masyarakat dan negara serta penggunaan data faktual.
Pelajari lebih lanjut
Pelajari lebih lanjut materi tentang covid-19: https://brainly.co.id/tugas/27860237
#BelajarBersamaBrainly #SPJ1
Apa isi Perpu Nomor 4 Tahun 1960?
Pertanyaan: Apa isi Perpu Nomor 4 Tahun 1960?
Jawaban:
isinya tentang PERAIRAN
Penjelasan:
Laut wilayah Indonesia ialah lajur laut selebar dua belas mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah dari pada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam
semoga bermanfaat^_^
jadikan jawaban terbaik ya
Jawaban:
Presiden republik indonesia mengatakan:
1.bahwa bentuk geografi indonesia sebagai negara kepulauan yg terdiri atas beribu-ribu pulau mempunyai sifat dam corak tersendiri
2.bahwa menurut sejarah sejak dahulu kala kepulauan indonesia merupakan satu kesatuan
3.bahwa bagi keutuhan wilayah negara indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan
4.bahwa panduan batas laut seperti wilayah tsb termaksud wilayah “TERRITORIALE ZEE EN MARIETEME KRINGEN ORDONNANTIE 1939”
5.perlu mengadakan perpu tentang perairan indonesia yang sesuai dengan kenyataan tsb
Apa isi dari Perpu nomor 2 tahun 1946
Pertanyaan: Apa isi dari Perpu nomor 2 tahun 1946
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946 Tentang Pembentukan Bank Negara ditetapkan pada tanggal 5 Juli 1946 di Yogyakarta, yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, menteri keuangan pada saat itu Soerachman.
Jawaban:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1946 Tentang Pembentukan Bank Negara ditetapkan pada tanggal 5 Juli 1946 di Yogyakarta, yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, menteri keuangan pada saat itu Soerachman.
Penjelasan:
MAAF KALO SALAH
Jelaskan/sebutkan perpu no 1 tahun 2016
Pertanyaan: Jelaskan/sebutkan perpu no 1 tahun 2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016TENTANG BADAN RESTORASI GAMBUT
Tidak cuma jawaban dari soal mengenai perpu nomor 1 tahun 2020, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti contoh perpu yang, Apa isi dari, apa isi perpu, Jelaskan/sebutkan perpu no, and Apa isi Perpu.
