Uu Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Tentang Pengupahan

Posted on

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya uu cipta kerja no 11 tahun 2020 tentang pengupahan, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai uu cipta kerja no 11 tahun 2020 tentang pengupahan. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

upah minimum propinsi ump  dunia hr indonesia human resources

Perbedaan UU No. 11 Tahun 2008 dengan UU No. 19

Pertanyaan: Perbedaan UU No. 11 Tahun 2008 dengan UU No. 19 Tahun 2016​

Jawaban:

8 tahun?

Penjelasan:

Soalnya kurang jelas..Maaf ya.

Uu no 13 tahun tetang upah serta kesejahteraan dan jaminan

Pertanyaan: Uu no 13 tahun tetang upah serta kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja pasal 89

Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Tuliskan pengertian upah menurut Uu no 13 tahun 2003

Pertanyaan: Tuliskan pengertian upah menurut Uu no 13 tahun 2003

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Uu no.13 tahun 2003 tentang upah serta kesejahteraan dan jaminan

Pertanyaan: Uu no.13 tahun 2003 tentang upah serta kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja pasal 89 menyebutkan upah minimum yang berlaku ditetapkan oleh

Jawaban:

tentang upah serta kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja di tetep kan oleh DPR

maaf kalo salah

Bandingkan jaminan asas partisipatif berkaitan dengan penyusunan AMDAL antara pengaturan

Pertanyaan: Bandingkan jaminan asas partisipatif berkaitan dengan penyusunan AMDAL antara pengaturan dalam UU No 32 Tahun 2009 dengan UU No 11 Tahun 2020 (sertakan dengan Pasalnya)!
Berikan argumentasi saudara mengenai jaminan hak partisipatif publik dalam pengelolaan lingkungan dalam UU No11 Tahun 2020!

Perbandingan jaminan asas partisipatif berkaitan dengan penyusunan AMDAL antara pengaturan dalam UU No 32 Tahun 2009 dengan UU No 11 Tahun 2020 Kedua undang- undang memiliki aturan yang sama mengenai hak partisipatif publik dalam pengelolaan lingkungan. Namun UU pada UU No 11 Tahun 2020 Penyusunan AMDAL digunakan sebagai persyaratan untuk mendirikan usaha sesuai dengan bunyi paragraf ke-3 pasal 22 pasal ke 1 nomer 10 dan 11 mengenai Kajian lingkungan hidup strategis/ KLHS.

PEMBAHASAN

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah Cara yang diterapkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi

  • Perencanaan
  • Pemanfaatan
  • Pengendalian
  • Pemeliharaan
  • Pengawasan
  • Penegakan hukum

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 yang direvisi ke dalam UU No 11 Tahun 2020 atau dikenal dalam UU Cipta kerja. Perbandingan asas partisipatif dalam kedua UU memiliki kesamaan karena sama-sama berisi tentang Azas partisipatif dalam menyusun AMDAL ( Analisis mengenai dampak lingkungan hidup).

Dalam UU No 32 Tahun 2009 asas partisipatif lebih ditekankan pada peran masyarakat dalam menjaga lingkungan sedangkan pada UU No 11 Tahun 2020 Penyusunan AMDAL digunakan sebagai syarat untuk mendirikan suatu organisasi atau perusahaan.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup https://brainly.co.id/tugas/8988585

#BelajarBersamaBrainly#SPJ1

Sebut dan jelaskan bagaimana cara dan prosedur mendirikan PT menurut

Pertanyaan: Sebut dan jelaskan bagaimana cara dan prosedur mendirikan PT menurut UU No 11 th 2020 tentang Cipta Kerja. Terima kasih

Jawaban:

kerjakan sendiri sendiri jangan menyontek

Apakah kehadiran UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pertanyaan: Apakah kehadiran UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja semakin membuktikan bahwa pembangunan yang hanya menitik beratkan pada keuntungan ekonomi (investasi dll) akan semakin mendegradasi kepentingan lingkungan

UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 lebih menitik beratkan pada keuntungan  ekonomi (investasi, dll) dari pada lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan dari aturan-aturan yang  dibuat semakin melemahkan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Seperti tingginya deforestasi hutan, pengalihan lahan hutan serta pengawasan terhadap AMDAL yang semakin melemah. Peraturan ini cenderung lebih menguntungkan bagi pengusaha dan investor karena kemudahan berusaha serta efisiensi dalam berinvestasi.

Pembahasan:

UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 merupakan undang-undang yang mengalami perubahan, dimana sebelumnya berasal dari UU No.32/2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace yaitu Arie Rompas, adanya peraturan baru ini malah membuat semakin tingginya deforestasi hutan yang ada di Indonesia. Deforestasi sendiri merupakan kegiatan penebangan hutan yang dialihgunakan untuk penggunaan non hutan seperti pertanian, perkebunan, peternakan atau permukiman.

Disisi lain di dalam salah satu pasalnya terdapat perubahan pihak yang dapat berperan dalam penyusunan dokumen Amdal. Di mana sebelumnya Komisi Penilai Amdal (KPA), yaitu kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam mengawasi AMDAL, sekarang dibubarkan dan diganti dengan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH). Tim ini terdiri dari pemerintah pusat, daerah dan ahli bersertifikat yang dipilih oleh pihak pemerintah. Lalu sebelumnya pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat yang terpengaruh langsung atas keputusan dalam proses penyusunan dan penilaian AMDAL. Namun sekarang dirubah menjadi hanya pada masyarakat yang terkena dampak langsung saja. Lembaga serta pemerhati lingkungan yang dapat ikut hanya sebagian, yang mana mereka ikut serta dengan masyarakat yang terdampak langsung mulai dari awal. Hal ini tentu saja sangat membatasi masyarakat dalam menyusun serta mengawasi AMDAL yang ada di lingkungannya.

Pelajari lebih lanjut

1. Materi tentang penjelasan mengenai UU Cipta Kerja https://brainly.co.id/tugas/41908648

2. Materi tentang penjelasan mengenai AMDAL https://brainly.co.id/tugas/2063401

3. Materi tentang penjelasan mengenai deforestasi https://brainly.co.id/tugas/22472032

Detail jawaban

Kelas : 11

Mapel : Geografi

Bab     : 3 – Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia

Kode   : 11.8.2003      

#AyoBelajar #SPJ2        

perbedaan pengendalian pemanfaatan ruang dalam uu 26 tahun 2007 dan

Pertanyaan: perbedaan pengendalian pemanfaatan ruang dalam uu 26 tahun 2007 dan uu no 11 tahun 2020???​

Jawaban:

UU no 11 tahun 2020 sudah ditetapkan sejak November 2020 ini. Sesuai dengan minat saya pada isu tata ruang maka saya kemudian membandingkan perubahan isi UU baru ini dengan UU no 26 tahun 2007 yang isinya mengikuti perubahan dari UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena tidak memiliki keahlian bidang hukum maka tulisan ini hanya memperlihatkan perubahan yang ada. Selanjutnya terkait konsekwensi kedepannya masih perlu dikaji secara lebih detail bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tata ruang di Indonesia.

Beberapa highlight yang saya dapatkan antara lain:

Izin Pemanfaatan Ruang diganti dengan istilah ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dimana ketentuan mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang akan dijabarkan detail dalam Peraturan Pemerintah.

Izin Pemanfaatan Ruang diganti dengan istilah ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dimana ketentuan mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang akan dijabarkan detail dalam Peraturan Pemerintah.Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten tidak masuk dalam kategori Rencana Rinci Tata Ruang, hanya RDTR.

Aturan mengenai penetapan Kawasan Hutan minimal 30% dihilangkan.

Aturan mengenai penetapan Kawasan Hutan minimal 30% dihilangkan.Penetapan Rencana Tata Ruang bukan mendapat persetujuan Menteri tetapi tertulis persetujuan Pemerintah Pusat.

Pidana denda untuk pelanggaran Tata Ruang oleh koorporasi mendapatkan diskon dari sisi pemberatan yang dalam UU 26 tahun 2007 disebutkan3 (tiga) kali, tetapi dengan UU Cipta Kerja hanya 1/3 (sepertiga) kali.

Penjelasan:

Maaf kalo salah

Tolong jadikan jawaban terbaik

plis kak

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Pertanyaan: Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020. Bagaimana pendapat saudara sebagai seorang mahasiswa tentang disahkannya UU Cipta Kerja yang mendapat beragam respon dari berbagai kalangan?

Jawaban:

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan.

Penjelasan:

semoga membantu

TERIMAKASIH:)

hak dalam uu no 11 tahun 2020 tentang ketenagakerjaan​

Pertanyaan: hak dalam uu no 11 tahun 2020 tentang ketenagakerjaan​

Jawaban:

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan

Tidak cuma jawaban dari soal mengenai uu cipta kerja no 11 tahun 2020 tentang pengupahan, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti Sebut dan jelaskan, Undang-Undang Cipta Kerja, Tuliskan pengertian upah, perbedaan pengendalian pemanfaatan, and Apakah kehadiran UU.