Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya uu cipta kerja umkm, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai uu cipta kerja umkm. Silakan baca lebih lanjut di bawah.
tanggapan tentang uu cipta kerja
Pertanyaan: tanggapan tentang uu cipta kerja
Jawaban:
jangan sampai di sah kan uu cipta kerja
Penjelasan:
karna akan berpengaruh besar pada para pekerja untuk menjalani hidup…
#maaf kalo salah
Apa isi dari UU cipta kerja?
Pertanyaan: Apa isi dari UU cipta kerja?
Jawaban:
isinya merugikan para buruh dan menguntungkan para investor
Penjelasan:
#mositidakpercaya
Jawaban:
Merugikan para buruh dan eakyat kecil
perbandingan UU cipta kerja dengan UU tenaga kerja sebelumnya?
Pertanyaan: perbandingan UU cipta kerja dengan UU tenaga kerja sebelumnya?
Jawaban:
DPR telah menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (5/10/2020). UU Cipta Kerja disusun dengan metode omnibus law untuk mengganti 1.203 pasal dalam 76 undang-undang, termasuk UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sejumlah materi dalam UU Ketenagakerjaan, seperti upah minimum, outsourcing, tenaga kerja asing (TKA), pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK), serta jam kerja, direvisi melalui UU Cipta Kerja.
Berikut perbandingan UU Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja.
kekurangan uu cipta kerja
Pertanyaan: kekurangan uu cipta kerja
Jawaban:
sangat menguntungkan sebagian kecil kelompok saja, sehingga sangat sistematis
MAAF KALAU JAWABANNYA SALAH
mengapa uu cipta kerja ditolak
Pertanyaan: mengapa uu cipta kerja ditolak
Jawaban:
karena dianggap merugikan
karena menghapus ketentuan upah minimum di kabupaten/ kota dan juga dapat menurunkan nilai pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK)
bagaimana rancangan uu cipta kerja tersebut bisa menjadi uu?
Pertanyaan: bagaimana rancangan uu cipta kerja tersebut bisa menjadi uu?
Jawaban:
Setidaknya ada enam UU dalam UU omnibus Cipta Kerja yang kembali masuk agenda revisi tahun ini, yaitu: UU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; UU Penyiaran; UU Badan Usaha Milik Negara; RUU tentang Perubahan UU Narkotika; RUU tentang perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan UU Jalan.
Penjelasan:
Maaf kalau salah
pendapat anda terhadap uu cipta kerja?
Pertanyaan: pendapat anda terhadap uu cipta kerja?
yang salah DPR bukan yang demo makanya ketawa terus gua kalo nonton TV kalo ada yang demo
Analisis UU cipta kerja
Pertanyaan: Analisis UU cipta kerja
Jawaban:
Polemik tentang Omnibuslaw khsususnya klaster RUU Cipta Kerja sejak diwacanakan hingga pembahasan, sampai disahkan dalam Paripurna (5/10) lalu masih menyisakan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang Cipta Kerja bahkan memicu aksi demo di sejumlah daerah.
Pengamat politik dari Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan bahwa fenomena ketidakpuasan yang diekspresikan dalam bentuk aksi unjuk rasa merupakan hal lumrah.
Apa yang dimaksud UU Cipta kerja (omnibus law) ? Mengapa
Pertanyaan: Apa yang dimaksud UU Cipta kerja (omnibus law) ? Mengapa UU cipta kerja banyak di tolak oleh masyarakat ??
Penjelasan:
sebenarnya omnibus law itu untuk membantu masyarakat Indonesia tetapi kerusuhan yang kita liat di tv itu adalah orang yang percaya terhadap berita hoax yang di sebar di media sosial polri telah berhasil menangkap si pelaku pelaku tersebut membuat 12 berita hoax
Jawaban:
Omnibus law adalah suatu undang undang (UU)
yang di buat untuk menyasar suatu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.
Alasan UU Cipta kerja banyak di tolak karena beberapa beranggapan poin di UU banyak merugikan pekerja/buruh dan lebih menguntungkan perusahaan.
Penjelasan:
Jadikan yang terbaik ya
jelaskan apa itu uu cipta kerja?
Pertanyaan: jelaskan apa itu uu cipta kerja?
Penjelasan:
Pasal kontroversial Banyaknya UU yang tumpang tindih di Indonesia ini yang coba diselesaikan lewat Omnibus Law. Salah satunya sektor ketenagakerjaan. Jika disahkan, RUU Cipta Kerja akan merevisi sejumlah pasal di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan. Contohnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK. Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan. Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru mengalami penyusutan. Baca juga: Menko Airlangga: RUU Cipta Kerja Tidak Menghilangkan Hak Cuti Di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pemerintah juga berencana menghapus skema pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke lembaga perselisihan hubungan industrial. Sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law adalah dianggap serikat buruh akan merugikan posisi tawar pekerja. Salah satu yang jadi sorotan yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah. Lalu, buruh juga mempersoalkan Pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu. Ini artinya, kewajiban pengusaha memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh makin berkurang dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Jika disahkan, pemerintah dianggap memberikan legalitas bagi pengusaha yang selama ini menerapkan jatah libur hanya sehari dalam sepekan. Sementara untuk libur dua hari per minggu, dianggap sebagai kebijakan masing-masing perusahaan yang tidak diatur pemerintah. Hal ini dinilai melemahkan posisi pekerja. Isi lengkap Omnibus Law RUU Cipta Kerja Beberapa ketentuan RUU Cipta Kerja juga dianggap kontroversial antara lain terkait pekerja kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu/PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK), penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial. Berikut isi RUU Cipta Kerja (apa itu omnibus law atau omnibus law itu apa): Isi RUU Cipta Kerja Lengkap (PDF) Baca juga: RUU Cipta Kerja Disahkan, Buruh Terancam Jadi Pekerja Tak Tetap Selamanya? Klaim pemerintah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global. “RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik,” ujar Menko Airlangga dlama keterangan resminya. Selama ini kata Airlangga, masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan koperasi yang belum optimal. Ditambah lagi, proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban pada akhirnya menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja. Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Siap Demo dan Mogok Kerja Airlangga mengatakan, RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. Hal itu dilakukan melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah. Ia juga mengatakan, manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya RUU Cipta Kerja antara lain pelaku UMKM berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission). Selain itu ucap Airlangga, ada kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM. Tidak hanya itu, Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga disebut menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. Baca juga: Gerak Cepat Soeharto Izinkan Freeport Menambang Emas Papua Tahun 1967
Tidak cuma jawaban dari soal mengenai uu cipta kerja umkm, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti Analisis UU cipta, kekurangan uu cipta, mengapa uu cipta, bagaimana rancangan uu, and perbandingan UU cipta.
