Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya uu no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pdf, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai uu no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pdf. Silakan baca lebih lanjut di bawah.
Persamaan UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) dengan UU
Pertanyaan: Persamaan UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) dengan UU No. 19 Tahun 2016 (Perubahan UU ITE)
Jawaban:
Matriks Perbandingan Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentag Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku sekarang ini adalaha UU No.
Pertanyaan: 3. Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku sekarang ini adalah
a UU No. 11 Tahun 2006
b. UU No. 12 Tahun 2006
c. UU No. 11 Tahun 2007
d UU No. 12 Tahun 2007
e. UU No. 13 tahun 2008
Jawaban:
B. UU No. 12 Tahun 2006
Penjelasan:
Hasil nyarii bukan asal
Sebut dan jelaskan bagaimana cara dan prosedur mendirikan PT menurut
Pertanyaan: Sebut dan jelaskan bagaimana cara dan prosedur mendirikan PT menurut UU No 11 th 2020 tentang Cipta Kerja. Terima kasih
Jawaban:
kerjakan sendiri sendiri jangan menyontek
Bandingkan jaminan asas partisipatif berkaitan dengan penyusunan AMDAL antara pengaturan
Pertanyaan: Bandingkan jaminan asas partisipatif berkaitan dengan penyusunan AMDAL antara pengaturan dalam UU No 32 Tahun 2009 dengan UU No 11 Tahun 2020 (sertakan dengan Pasalnya)!
Berikan argumentasi saudara mengenai jaminan hak partisipatif publik dalam pengelolaan lingkungan dalam UU No11 Tahun 2020!
Perbandingan jaminan asas partisipatif berkaitan dengan penyusunan AMDAL antara pengaturan dalam UU No 32 Tahun 2009 dengan UU No 11 Tahun 2020 Kedua undang- undang memiliki aturan yang sama mengenai hak partisipatif publik dalam pengelolaan lingkungan. Namun UU pada UU No 11 Tahun 2020 Penyusunan AMDAL digunakan sebagai persyaratan untuk mendirikan usaha sesuai dengan bunyi paragraf ke-3 pasal 22 pasal ke 1 nomer 10 dan 11 mengenai Kajian lingkungan hidup strategis/ KLHS.
PEMBAHASAN
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah Cara yang diterapkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi
- Perencanaan
- Pemanfaatan
- Pengendalian
- Pemeliharaan
- Pengawasan
- Penegakan hukum
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 yang direvisi ke dalam UU No 11 Tahun 2020 atau dikenal dalam UU Cipta kerja. Perbandingan asas partisipatif dalam kedua UU memiliki kesamaan karena sama-sama berisi tentang Azas partisipatif dalam menyusun AMDAL ( Analisis mengenai dampak lingkungan hidup).
Dalam UU No 32 Tahun 2009 asas partisipatif lebih ditekankan pada peran masyarakat dalam menjaga lingkungan sedangkan pada UU No 11 Tahun 2020 Penyusunan AMDAL digunakan sebagai syarat untuk mendirikan suatu organisasi atau perusahaan.
Pelajari lebih lanjut
Materi tentang UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup https://brainly.co.id/tugas/8988585
#BelajarBersamaBrainly#SPJ1
hak dalam uu no 11 tahun 2020 tentang ketenagakerjaan
Pertanyaan: hak dalam uu no 11 tahun 2020 tentang ketenagakerjaan
Jawaban:
Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan
Apakah kehadiran UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pertanyaan: Apakah kehadiran UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja semakin membuktikan bahwa pembangunan yang hanya menitik beratkan pada keuntungan ekonomi (investasi dll) akan semakin mendegradasi kepentingan lingkungan
UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 lebih menitik beratkan pada keuntungan ekonomi (investasi, dll) dari pada lingkungan. Hal ini dapat dibuktikan dari aturan-aturan yang dibuat semakin melemahkan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Seperti tingginya deforestasi hutan, pengalihan lahan hutan serta pengawasan terhadap AMDAL yang semakin melemah. Peraturan ini cenderung lebih menguntungkan bagi pengusaha dan investor karena kemudahan berusaha serta efisiensi dalam berinvestasi.
Pembahasan:
UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 merupakan undang-undang yang mengalami perubahan, dimana sebelumnya berasal dari UU No.32/2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace yaitu Arie Rompas, adanya peraturan baru ini malah membuat semakin tingginya deforestasi hutan yang ada di Indonesia. Deforestasi sendiri merupakan kegiatan penebangan hutan yang dialihgunakan untuk penggunaan non hutan seperti pertanian, perkebunan, peternakan atau permukiman.
Disisi lain di dalam salah satu pasalnya terdapat perubahan pihak yang dapat berperan dalam penyusunan dokumen Amdal. Di mana sebelumnya Komisi Penilai Amdal (KPA), yaitu kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam mengawasi AMDAL, sekarang dibubarkan dan diganti dengan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH). Tim ini terdiri dari pemerintah pusat, daerah dan ahli bersertifikat yang dipilih oleh pihak pemerintah. Lalu sebelumnya pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat yang terpengaruh langsung atas keputusan dalam proses penyusunan dan penilaian AMDAL. Namun sekarang dirubah menjadi hanya pada masyarakat yang terkena dampak langsung saja. Lembaga serta pemerhati lingkungan yang dapat ikut hanya sebagian, yang mana mereka ikut serta dengan masyarakat yang terdampak langsung mulai dari awal. Hal ini tentu saja sangat membatasi masyarakat dalam menyusun serta mengawasi AMDAL yang ada di lingkungannya.
Pelajari lebih lanjut
1. Materi tentang penjelasan mengenai UU Cipta Kerja https://brainly.co.id/tugas/41908648
2. Materi tentang penjelasan mengenai AMDAL https://brainly.co.id/tugas/2063401
3. Materi tentang penjelasan mengenai deforestasi https://brainly.co.id/tugas/22472032
Detail jawaban
Kelas : 11
Mapel : Geografi
Bab : 3 – Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia
Kode : 11.8.2003
#AyoBelajar #SPJ2
Perbedaan UU No. 11 Tahun 2008 dengan UU No. 19
Pertanyaan: Perbedaan UU No. 11 Tahun 2008 dengan UU No. 19 Tahun 2016
Jawaban:
8 tahun?
Penjelasan:
Soalnya kurang jelas..Maaf ya.
perbedaan pengendalian pemanfaatan ruang dalam uu 26 tahun 2007 dan
Pertanyaan: perbedaan pengendalian pemanfaatan ruang dalam uu 26 tahun 2007 dan uu no 11 tahun 2020???
Jawaban:
UU no 11 tahun 2020 sudah ditetapkan sejak November 2020 ini. Sesuai dengan minat saya pada isu tata ruang maka saya kemudian membandingkan perubahan isi UU baru ini dengan UU no 26 tahun 2007 yang isinya mengikuti perubahan dari UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena tidak memiliki keahlian bidang hukum maka tulisan ini hanya memperlihatkan perubahan yang ada. Selanjutnya terkait konsekwensi kedepannya masih perlu dikaji secara lebih detail bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tata ruang di Indonesia.
Beberapa highlight yang saya dapatkan antara lain:
Izin Pemanfaatan Ruang diganti dengan istilah ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dimana ketentuan mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang akan dijabarkan detail dalam Peraturan Pemerintah.
Izin Pemanfaatan Ruang diganti dengan istilah ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dimana ketentuan mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang akan dijabarkan detail dalam Peraturan Pemerintah.Kawasan Strategis Provinsi dan Kabupaten tidak masuk dalam kategori Rencana Rinci Tata Ruang, hanya RDTR.
Aturan mengenai penetapan Kawasan Hutan minimal 30% dihilangkan.
Aturan mengenai penetapan Kawasan Hutan minimal 30% dihilangkan.Penetapan Rencana Tata Ruang bukan mendapat persetujuan Menteri tetapi tertulis persetujuan Pemerintah Pusat.
Pidana denda untuk pelanggaran Tata Ruang oleh koorporasi mendapatkan diskon dari sisi pemberatan yang dalam UU 26 tahun 2007 disebutkan3 (tiga) kali, tetapi dengan UU Cipta Kerja hanya 1/3 (sepertiga) kali.
Penjelasan:
Maaf kalo salah
Tolong jadikan jawaban terbaik
plis kak
Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Pertanyaan: Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020. Bagaimana pendapat saudara sebagai seorang mahasiswa tentang disahkannya UU Cipta Kerja yang mendapat beragam respon dari berbagai kalangan?
Jawaban:
Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan.
Penjelasan:
semoga membantu
TERIMAKASIH:)
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja baru saja
Pertanyaan: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja baru saja disahkan pemerintah. Undang-undang ini masih menjadi polemik masyarakat sampai sekarang. Bacalah Undang-undang tersebut, dan ambillah salah satu pasal yang menurut saudara perlu dikoreksi, sertakan argumen Saudara!
Jawaban:
“pasal-pasal yang merugikan kaum buruh”, antara lain menyangkut upah murah, karyawan kontrak, outsourcing dan nilai pesangon.
dalam UU Cipta Kerja terdapat pasal sisipan pasal 88C ayat (1) yang menyebut gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan pasal 88C ayat (2) yang menyebut gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
koreksi:
Menurutsaya, frasa “dapat” dalam pasal itu sangat merugikan buruh karena membuat penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) menjadi bukan kewajiban.
Tidak cuma jawaban dari soal mengenai uu no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pdf, kamu juga bisa mendapatkan kunci jawaban atas pertanyaan seperti UU No. 11, Sebut dan jelaskan, Undang-Undang Cipta Kerja, Apakah kehadiran UU, and 3. Undang-Undang Kewarganegaraan.
